Kontroversi Satu Abad Bahasa Melayu

Oleh Clareza Rahma Kusuma Astuti*

 

Buku berjudul “Bahasa Melayu Indis” merupakan buku bertemakan sejarah yang menceritakan tentang polemik sejarah bahasa politik di Indonesia pada masa kolonial Belanda hingga tahun 1901. Bahasa Melayu menemui banyak halangan baik dari politik, ekonomi, percetakan, maupun agama. Seiring berjalannya waktu, bahasa itu terus berkembang, melewati masa-masa persaingan dengan bahasa lain hingga pada akhirnya menemui sebuah kemenangan untuk menjadi lakon dalam peradaban besar bahasa di Nusantara. Bahasa Melayu mulai bergerak, mengisi, bahkan menggantikan posisi bahasa-bahasa di berbagai negeri.

Menurut John Hoffman, bahasa Melayu merupakan hasil dari kontroversi sepanjang satu abad. Kontroversi ini berasal tidak hanya antara kolonial dengan pribumi namun juga sesama kolonial. Hal ini bermula ketika awal abad ke-17, pemerintah kolonial Belanda mulai menggaungkan bahasa Melayu dibandingkan bahasa Belanda. Kontroversi ini ditandai dengan situasi bahasa di dua kota besar tempat konsentrasi utama perusahaan Belanda (VOC) yakni Ambon dan Batavia.

Pada tahun 1627, pendetaan dan sistem pendidikan di Ambon menggunakan bahasa Belanda. Akan tetapi, hal ini mendapat tantangan bahwasannya anak-anak usia 10 dan 11 tahun ketika telah lulus sekolah menjadi lupa terhadap bahasa Belanda karena bahasa ini tidak diajarkan sebagai bahasa pergaulan (lingua franca). Atas dasar inilah, kemudian bahasa Melayu diterapkan untuk menjadi sebuah solusi sebab bahasa ini telah dikenal oleh masyarakat Ambon sejak abad ke-15. Tidak hanya di Ambon, eksistensi dari bahasa Melayu di Batavia juga sangat berkembang luas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni wilayah Batavia yang terisolasi dari daerah lain menjadikan bahasa yang bersaing disana hanyalah Melayu, Belanda, dan Portugis. Bahasa Belanda dan Melayu sebagai bahasa agama Protestan sedangkan Bahasa Portugis sebagai pelayanan Gereja (Katholik).

Penolakan dari seorang filolog polemis dan pendeta yang datang ke Ambon pada 1680, bernama Francois Valentyn. Menurutnya, para kolonial Belanda telah mempromosikan bahasa Melayu tinggi dibanding bahasa Melayu rendah sejak tahun 1660, dan pada 1677 dan 1678 juga mengeluarkan perintah untuk menggunakan bahasa Melayu tinggi. Hal ini dipertegas dengan surat yang dikirim pada Oktober 1685 oleh Direktur VOC bahwasannya bahasa Melayu yang telah beredar (bahasa Melayu rendah) telah rusak dan harus dimurnikan kembali.

Persaingan antara bahasa Melayu tinggi dan rendah ini menjadikan Valentyn berdebat dengan para linguis di antara pendeta-pendeta VOC melalui berbagai tulisannya didunia percetakan. Ia berpegang teguh pada pendapatnya bahwa bahasa Melayu rendah lebih fleksibel sehingga memudahkan tugasnya sebagai pendeta dalam melayani jemaat. Apabila dipaksakan menggunakan bahasa Melayu tinggi maka akan membutuhkan banyak waktu dalam menempuh pendidikan untuk memahami bahasa tersebut. Meskipun pantang menyerah, Valentyn tetap harus sadar bahwa ia tidak akan menang sebab lawannya memiliki ikatan kekeluargaan dengan lembaga-lembaga pemerintahan Hindia dalam fasilitas dunia percetakan.

Hasil dari itu melahirkan translasi al-kitab oleh Leydekker Werndly dalam bahasa Melayu pada tahun 1731 yang kemudian disusul dengan buku Werndly mengenai tata bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1736. Kedua teks ini dijadikan sebagai standar yang melibatkan sektor pendidikan, keagamaan, dan organisasi masyarakat. Kemudian Werndly menjabarkan tentang dua produk kebijakan ini terkait dengan simbiosis penyebaran pendidikan Agama Kristen dan bahasa Melayu yang dilakukan oleh VOC, dan kesadaran akan kebutuhan bahasa yang lebih baik lagi seperti yang dikatakan Valentyn.

Pada pertengahan abad ke-18, pemerintah kolonial  kemunduran besar dalam perdagangan rempah-rempah membuat Belanda memberikan tekanan lebih besar pada sektor budidaya dan ekspor hasil panen dalam jumlah besar terutama kopi. Kepemilikan kekuasaan Belanda atas daerah pedalaman Jawa menjadikan pulai ini penting bagi mereka. Akan tetapi, permasalahan terbesar terdapat dalam penggunaan bahasa Melayu sebab Pulau Jawa merupakan satu-satunya pulau yang tidak mau mengakui bahasa ini. Permasalahan ini juga ditambah dengan dibubarkannya VOC pada akhir abad ke-18. Kemudian dikeluarkanlah “dekrit luar biasa” pada tahun 1811 yang menyatakan bahwa seluruh pejabat administratif harus dibekali dengan bahasa Jawa disamping bahasa Melayu dan mulai mempromosikan bahasa Jawa. Perluasan bahasa Jawa juga didukung selama masa peralihan pemerintahan Inggris (1811-16), Thomas Stanford Raffles sebagai Gubernur Jawa sebab bahasa Melayu dianggap membuat susah berkomunikasi langsung dengan petani di Jawa.

Ketika kekuasaan Belanda dipulihkan, dekrit bahasa tahun 1811 diperbarui melalui resolusi 25 Maret 1819 yang menyatakan bahwa pejabat administratif harus menggunakan bahasa Melayu dan Jawa. Namun hal ini menimbulkan sebuah kontroversi baru tentang bahasa Melayu atau bahsa Jawa yang harus dimiliki oleh seorang pejabat administritatif. Menteri Kolonial Jean Cheretin Baud, yang bertanggung jawab atas dekrit 1811 menyampaikan keluhannya kepada Raja Willem II karena pemerintahan Belanda yang masih terlihat lemah di Pulau Jawa sebab kurangnya penguasaan bahasa Jawa sehingga menghambat proses pemerintahan. Kemudian Baud memberi saran bahwasannya untuk menaklukan orang Jawa bukan dengan kekerasan namun dengan cara menyentuh hatinya, menghormati adat-istiadat yang ada, dan penghormatan terhadap institusi yang ada. Berdasarkan atas kesadaran kurangnya pendidikan untuk menguasai bahasa Jawa, J.F.C. Gericke mendirikan Surakarta Institue pada tahun 1832 dengan tujuan mendapatkan pembelajaran bahasa Jawa dan mengenalkan institusi serta hukum-hukum adat Jawa.

Pada pertengahan abad ke-19, bahasa Melayu resmi dipakai pemerintahan Belanda bahkan menggantikan bahasa Jawa dalam melakukan komunikasi dengan orang asing. Proses ini berlanjut di bawah Gubernur Jenderal Rochussen pada tahun 1845-1851 yang memerintahkan penggunaan bahasa Melayu ketika berhubungan dengan penguasa lokal. Bahasa Melayu semakin meluas pada tahun 1848 dengan diperkenalkan dalam bidang pendidikan dan agama menggunakan standardisasi yang kikuk, karena menggunakan aksara Arab. Pada tahun 1860, seorang pengajar bahasa Melayu di Akademi Delft bernama Dr. Jan Pijnapel merasa resah terhadap standardisasi ini kemudian melakukan revitalisasi proyek kamus Pemerintah Hindia Belanda. Pijnapel berpendapat bahwa ejaan aksara Arab tidak dapat dijelaskan memahami hubungan yang erat sehingga ia menyarankan untuk mengganti ejaan tersebut dengan aksara Barat (latin).

Di samping proyek yang dikerjakan oleh Pijnapel, H. Von Dewall juga ditugaskan untuk menyusun sebuah kamus bahasa Belanda-Melayu dan tata bahasa Melayu. Ia melanjutkan proyek Roorda Van Esyinga yang belum selesai di tahun 1848. Von Dewall bepergian secara ekstensif ke luar wilayah Hindia Belanda untuk menyusun bahasa Melayu yang “murni” dan “benar”. Akan tetapi, proyek ini masih belum selesai hingga Von Dewall meninggal dunia pada tahun 1873.

Kontroversi mengenai bahasa Melayu ini semakin memanas semenjak adanya dua artikel yang dipublikasikan oleh Hillebrandus Cornelius Klinkert, seorang surveyor Belanda dan insinyur perahu di Sungai Rhine pada 1856. Klinkert berpendapat bahwa pendidikan bahasa Melayu masih tertinggal dengan bahasa Jawa, tidak hanya itu ia juga mengkritik pada dialek bahasa Melayu di Batavia yakni “Bahasa Melayu Lokal Jawa” dan “Jawaisme yang lebih sering muncul dan mendapat penghargaan dibanding bahasa Melayu “murni”.

Pada tahun 1867, Van Der Tuuk juga turut menyerang standardisasi ini. Ia berpendapat bahwa tidak ada pribumi yang berbicara bahasa Melayu rendah sebagai bahasa ibunya. Selain Tuuk, N. Graafland juga mempublikasikan sebuah artikel pada tahun 1868. Graafland menyatakan akan kekagumannya terhadap perdebatan “Bahasa Melayu Murni”. Di samping itu ia juga menyuarakan kekecewaan atas kurangnya kriteria yang baik dari bahasa Melayu. Hal yang paling kuat ia rasakan adalah kurang beruntungnya mereka yang tinggal di wilayah yang berbahasa Melayu ataupun masih terhubung dengan budaya Melayu.

Tidak hanya di dunia administratif, dunia percetakan juga mulai timbul kontroversi. Pada tahun 1891, artikel dengan judul “Nilai Bahasa Melayu sebagai Medium Peradaban” oleh A.A. Fokker. Melalui artikel ini, Fokker ingin memastikan tentang perhatian terpenting yang harus diberikan kepada nilai bahasa untuk memajukan peradaban bahasa pribumi. Ia juga mengatakan akan menjadi mustahil untuk “mengadabkan” masyarakat dalam hal dialek dan subdialek. Berdasarkan hal tersebut, Fokker memberikan sebuah contoh yakni 50 tahun lalu, semua orang di Manado menggunakan bahasa Alifuru namun saat ini telah menjadi bahasa Melayu.

Jika Fokker telah  meramalkan bahwa bahasa Melayu dapat menyatukan Hindia, peringatan bahaya untuk Belanda datang dari artikel karya Jen Ten Hove. Ia mengklaim bahwa bahasa Melayu yang beredar adalah bahasa Melayu pasar. Apabila bahasa ini tidak ditahan, akan membuat bahasa Belanda dilupakan, Ten Hove menyaksikan sendiri bahwasannya ia tidak pernah mendengar pribumi mengejek kolonial dengan bahasa Belanda, namun hal ini bisa terjadi dalam bahasa Melayu. Tidak hanya itu, ia juga menyatakan bahwa dalam bahasa Belanda kolonial adalah “bos” akan tetapi dalam bahasa Melayu, kolonial adalah “inferior”

Berdasarkan banyaknya kotroversi-kontroversi yang terjadi, pada akhir abad ke-19 mulai dilakukan studi-studi serius mengenai standar-standar penggunaan bahasa Melayu. Pada tahun 1894, Snouck Hurgronje menyatakan ketidakpuasan terhadap standar bahasa melayu dan merekomendasikan pemerintah untuk mengalih-aksarakan teks Melayu ke dalam aksara barat. Rekomendasi ini disambut oleh A. Van Ophuijsen, seorang inspektur pendidikan pribumi. Ia menggunakan metode penyusunan aturan ejaan Barat dengan menggunakan bahasa Melayu Riau terutama dalam menentukan standar vokalnya. Hal ini mendapat penolakan dari Hurgronje, karena menurutnya bahasa Melayu Riau telah mendapat pengaruh media Singapura.

Setelah itu, pada tahun 1896, Van Ophuijsen ditugaskan oleh pemerintah untuk bepergian ke wilayah-wilayah utama pengguna bahasa Melayu. Ia berlayar ke Riau, Pontianak, Singapura, Johor, Selangor, dan Perak untuk mampu menunjukkan bahwa sumber terbaik untuk memperbaiki bahasa Melayu terletak jauh di luar Hindia Belanda. Hasil pekerjaan yang telah ia susun, kemudian dikirim melalui surat edaran kepada Direktur Pendidikan J.H. Abendanon pada tahun 1901. Surat itu berisi tentang kewajiban menggunakan ejaan Van Ophuijsen dalam mengajar bahasa Melayu yang terdiri dari 94 halaman. Sejak saat itu, memasuki abad ke-20 bahasa Melayu telah ditetapkan menjadi bahasa politik kolonial Belanda dalam berbagai bidang yakni administrasi, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh John Hoffman melalui buku ini. Yang pertama adalah sebuah bahasa yang baik tercipta melalui proses yang sangat panjang sehingga tidak heran jika bahasa akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian yang kedua dan paling penting adalah bahasa Melayu bukan merupakan bahasa pergaulan atau lingua franca yang begitu luas dan mudah dipahami. Hal ini disebabkan oleh pada zaman dulu, pemahaman terhadap bahasa Melayu cukup sulit, bahkan banyak daerah yang tidak mengerti atau “asing” terhadap bahasa Melayu itu sendiri.

 

Data Buku

Judul: Bahasa Melayu Indis

Penulis: John Hoffman

Penerjemah: Fatih Abdulbari

Penerbit: Diomedia

Cetakan Pertama: Februari 2022

Tebal: 132 halaman, 13 x 18 cm

ISBN: 978-623-5518-35-0

 

*Clareza Rahma Kusuma Astuti, Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.